PMK No 52/PMK.05/2018 (Tentang) Petunjuk Teknis Pelaksanaan GAJI ke 13 KEPADA PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, & PENERIMA Pensiun ATAU TUNJANGAN

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  (PMK) Nomor  52/PMK.05/2018 (Tentang) Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 (Tentang) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, & Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Berdasarkan pasal 1 PMK Nomor  52/PMK.05/2018, berikut ini beberapa perubahan pada pasal 3 PMP Nomor 96/PMK.05/2016

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa  Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas (Ke-13) bagi PNS, Prajurit TNI,  Anggota POLRI,  Pejabat Negara, & Penerima  Pensiun  atau  Tunjangan  diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan  sebesar penghasilan  yang  seharusnya  diterima  karena berubahnya penghasilan,  kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa Penghasilan diberikan bagi:

a.  PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, & Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan  jabatan  atau tunjangan  umum, & tunjangan kinerja;

b.  Penerima tunjangan Pensiun  meliputi pensiun pokok, keluarga,  dan/ atau  tunjangan tambahan penghasilan; &

c.  Penerima Tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (4) dinyatakan bahwa Tunjangan  jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.  tunjangan jabatan struktural;

b.  tunjangan jabatan fungsional; dan/ atau

c.  tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Pasal 3 ayat (5) dinyatakan bahwa Tunjangan  yang  dipersamakan  dengan  tunjangan jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) huruf c  adalah:

a.  Tunjangan Tenaga Kependidikan;

b.  Tunjangan  Jabatan  Anggota  dan  Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran;

c.  Tunjangan Panitera;

d.  Tunjangan Jurusita & Jurusita Pengganti;

e.  Tunjangan  Pengamat  Gunung  Api  bagi  PNS golongan I & golongan II; &

f.  Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 3 ayat (6) dinyatakan bahwa Tunjangan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat  (4)  termasuk  tunjangan yang  dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara yaitu: a) Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan; & b)  Tunjangan Hakim.

Pasal 3 ayat (7) dinyatakan bahwa Besaran penghasilan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak  termasuk  jenis tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru & Dasen atau tunjangan  kehormatan, tambahan  penghasilan bagi Guru  PNS,  insentif  khusus,  tunjangan  selisih penghasilan, & tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan  atau  insentif  yang  ditetapkan  dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 3 ayat (8) dinyatakan bahwa  Jenis-jenis  tunjangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:

a.  Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. Tunjangan  Bahaya  Radiasi  bagi  PNS  di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

c. Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

d.  Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi;

e. Tunjangan  Risiko  Bahaya  Keselamatan  & Kesehatan dalam Penyelenggaraan Persandian;

f.  Tunjangan Pengamanan Persandian;

g.Tunjangan  Risiko  Bahaya  Keselamatan  & Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian & Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional;

h. Tunjangan Profesi Guru & Dasen, Tunjangan Khusus  Guru  dan  Dasen  serta  Tunjangan Kehormatan Profesor;

i.  Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS;

J. Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

k. Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang bekerja & bertempat tinggal di daerah terpencil

l. Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan  PNS  yang  Bertugas  Dalam  Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar & Wilayah Perbatasan;

m. Tunjangan  Khusus  Wilayah Pulau-Pulau  Kecil Terluar  dan/ atau  Wilayah  Perbatasan  Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  Bertugas  Secara  Penuh  pada Wilayah Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  dan/atau Wilayah Perbatasan; &

n. Tunjangan  Selisih  Penghasilan  Bagi  PNS  di Lingkungan  Sekretariat  Jenderal  Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat & Badan Keahlian, & Sekretariat Jenderal Dewan  Perwakilan Daerah.

Pasal 3 ayat (9) dinyatakan bahwa Tunjangan tambahan  penghasilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  huruf b adalah tambahan penghasilan  bagi  Penerima  Pensiun  yang  karena perubahan pensiun  pokok  baru  tidak  mengalami kenaikan  penghasilan,  mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi  kurang dari 4%  (empat  perseratus)  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (10)  dinyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (11)  dinyatakan bahwa potongan lain  berdasarkan  peraturan  perundang­undangan sebagaimana dimaksud pada  ayat (10) adalah  potongan  lain  selain  potongan  Pajak Penghasilan.

Selengkapnya silahkan download PMK Nomor  52/PMK.05/2018 ---disini ---

BACA JUGA :

·          Peraturan Pemerintah [PP] No 19 [Tahun] 2018 (Tentang) PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PNS, TNI, POLRI,  PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, & PENERIMA TUNJANGAN----disini---

·          Peraturan Pemerintah [PP] No 20 [Tahun] 2018 (Tentang) PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM [Tahun] ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN & PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL Pada LEMBAGA NONSTRUKTURAL----disini---

·          PMK NOMOR  52/PMK.05/2018 (Tentang) Juknis PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, & PENERIMA Pensiun ATAU TUNJANGAN [Tahun] 2018 ---DISINI---

·          PMK NOMOR  53/PMK. 05/2018 (Tentang) Tentang Juknis PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA PIMPINAN & PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL Pada LEMBAGA NONSTRUKTURAL [Tahun] 2018 ---DISINI---

·          PMK No 54/PMK. 05/2018 (Tentang) Juknis PEMBERIAN THR bagi PNS, TNI, POLRI Pejabat Negara, Pensiunan & PENERIMA TUNJANGAN [Tahun] 2018 ---DISINI---

·          PMK NOMOR  55/PMK. 05/2018 (Tentang) Juknis Pelaksanaan PEMBERIAN THR 2018 KEPADA PIMPINAN & PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL Pada LEMBAGA NONSTRUKTURAL ---DISINI---

Demikian info tentang PMK Nomor  52/PMK.05/2018 (Tentang) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gaji Ke 13 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, & Penerima Pensiun atau Tunjangan. Semoga bermanfaat, Terima kasih